Kapankah Dies Natalis Universitas Suryakancana Cianjur ?

M Rendi Aridhayandi

Mahasiswa FH UNSUR

Semester 7

Pertanyaan ini menjadi misteri sampai akhirnya telah ada STATUTA UNSUR, ini merupakan  pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan kegiatan fungsional, serta menjadi rujukan peraturan akademik, tata tertib kehidupan kampus, prosedur operasional dan peraturan lainnya. {Termuat di dalam Bab I tentang Ketentuan umum pasal 1 poin (5) }. Statuta UNSUR ini Ditetapkan di Cianjur, pada tanggal 21 Desember 2011, di tandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Suryakancana Cianjur ( Irman Idrus, SH.,MM ) dan Rektor Universitas Suryakancana Cianjur ( Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, SH.,MH.,Sp.N ). Walaupun umur Statuta UNSUR ini masih muda, namun didalamnya dapat menjawab misteri yang saya tanyakan selama ini, yaitu mengenai kapan Dies Natalis UNSUR ?. Lalu saya mencoba membuat analisis tersebut, di Bab III mengenai Kedudukan, Asas, dan Identitas Pasal 6 ayat (1) menyebutkan UNSUR adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 100/D/0/2001, tanggal 02 Agustus 2001, tentang Pemberian Ijin penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian  UNSUR. Namun di Pasal 7 tentang Tanggal, Bulan, dan Tahun Berdiri menyebutkan UNSUR didirikan pada tanggal 11 September 1964 berdasarkan Akta Notaris Nomor 5, tanggal 20 April 1964. Sehingga Dies Natalis UNSUR 02 Agustus / 11 September ? Ini masih menjadi pertanyaan saya, ini penting dalam pandangan saya karena, pada :

Pasal 47 ayat (1) menyebutkan Senat Akademik UNSUR bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, di luar sidang Senat yang diadakan untuk penyelenggaraan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, wisuda, serta Dies Natalis UNSUR, ada dies natalis dalam kegiatan Senat Akademik UNSUR. Menurut penjelasan dari Rektor UNSUR sekaligus Ketua Senat UNSUR ( Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, SH.,MH.,Sp.N ) memberikan penjelasan kepada saya. UNSUR orde lama memang didirikan pada bulan September, dan itu fakta sejarah. Akan tetapi UNSUR  sebagai Universitas jaman orde baru dengan  keluarnya SK, pada bulan Agustus, maka dies natalisnyanya bulan Agustus. Karena Unsur sebagai Universitas yg berbaju baru memang secara resmi disahkan oleh pemerintah bulan agustus. Kalau pendiriannya tidak disebutkan pada sebelum SK terbaru, maka para alumni UNSUR yang dulu tidak terakomodasi, maka dalam Statuta UNSUR kondisi otentik sejarah harus disebutkan, karena perjalanan UNSUR yang cukup lama, menunjukkan UNSUR berkiprah mencerdaskan bangsa memang mengalami pasang surut dan puncaknya SK terbaru muncul dan tonggak baru UNSUR berkiprah di dunia pendidikan secara resmi dan memproklamirkannya pada bulan Agustus. Juga di perkuat dengan penjelasan Dekan Fakultas Hukum UNSUR sekaligus juga masuk di dalam Senat UNSUR ( Dr. Hj Henny Nuraeny, SH.,MH ) kepada saya yaitu dalam sejarah UNSUR berdiri thn 1964, namun dalam perkembangan Politik dan situasi UNSUR kemudian bubar dan fakultasnya eksis hanya Hukum dan Keguruan Ilmu Pendidikan ( yang tidak eksis adalah Fakultas Ekonomi ), sehingga namanya menjadi STH dan STKIP. Namun tetap di bawah naungan Yayasan Pendidikan Suryakancana Cianjur. Perkembangan kemudian 2 sekolah tinggi tersebut bergabung kembali dan bertambah dengan beberapa fakultas baru. Yang sekarang UNSUR terdiri dari ( FH,FKIP,FT,FAPERTA dan FAI ). Sehingga dies natalis UNSUR adalah bulan Agustus. Jadi kesimpulan saya adalah alumni sebelum tahun 2001 juga terakomodir, karena Statuta UNSUR juga menyebutkan yang 11 September 1964, namun SK baru dengan resmi adanya UNSUR dengan sekarang adanya 5 Fakultas yaitu 2 Agustus 2001. Jawaban sudah saya dapatkan, dies natalis UNSUR yaitu 2 Agustus.

Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2012 M Rendi Aridhayandi - Ketua KPS FH UNSUR

Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur ( KPS FH UNSUR ) merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Otonom di Fakultas Hukum UNSUR di bidang Peradilan, berbicara peradilan ada gium "bahwa peradilan semu serasa nyata dan peradilan nyata serasa semu" ini dapat terlihat di lapangan fenomena-fenomena yang terjadi. Kejadian putusan bebas terhadap terdakwa korupsi, penyuapan hakim, jaksa, jual beli pasal dll. Oleh karena itu momentum sumpah pemuda ini mari calon - calon pendekar hukum pada khususnya agar terus berkomitmen dalam tumpah darah yang satu, berbangsa yang satu dan bahasa yang satu. Agar kedepannya para pemuda menjadi pengawal hukum yang baik, dari segi ilmu, hati dan moral, agar tercipta etika berprofesi yang baik.

Peradilan secara konstitusi merupakan tempat mencari keadilan, dimana dalam proses peradilan terdapat putusan hakim yang dapat menentukan nasib terdakwa akan bagaimana. Olehkarena itu kepastian hukum dan keadilan haruslah menjadi konsen utama. Bukan dijadikan proyek mencari keuntungan pribadi/golongan semata. Karena Negara dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga Hukum menjadi Panglima di negara ini. Inilah salah satu tugas pemuda dalam pembangunan bangsa. Yaitu mengkondusifkan dunia Hukum menjadi panglima, dengan salah satu caranya di dalam peradilan.

Aksi...kala itu masih KETUA BEM FH UNSUR

Munas II & III HKPSI

MUNAS II HKPSI DI UNIV. PANCASILA JAKARTA

 

 

MUNAS III HKPSI DI UNIV. SYAH KUALA ACEH

Sambutan M Rendi Aridhayandi pada ULtah Pak Rektor UNSUR ke - 53 Tahun

Assalamualaikum Wr Wb

Yang terhormat,

·         Rektor Universitas Suryakancancana Cianjur beserta jajarannya.

·         Dekan dan Wakil Dekan dilingkungan Universitas Suryakancancana Cianjur

·  Seluruh civitas akademika dilingkungan Universitas Suryakancancana  Cianjur

·     Keluarga besar dari Bapak Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, SH, MH, Sp.N beserta Ibu

    Para tamu undangan sekalian, yang tidak dapat kami sebutkan satu per Satu.

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan kenikmatan dan  kesehatan. Sehingga dapat berkumpul di acara “ Peluncuran Buku dalam rangka ulang tahun ke – 53 Bapak Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, SH, MH, Sp.N ” dengan judul buku Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan.

Izinkan saya mewakili mahasiswa/I Universitas Suryakancancana Cianjur mengucapkan selamat atas Peluncuran Buku  Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan dan ulang tahun Bapak Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, SH, MH, Sp.N ke – 53. Sehat dan sukses selalu Prof, dan terimakasih telah menjadikan Kabupaten Cianjur ini salah satu yang diperhitungkan dalam mencetak pendekar-pendekar kaum intelektual dengan menimba ilmu di Universitas Suryakancancana Cianjur. Dengan beliau memimpin menjadi Rektor Universitas Suryakancancana Cianjur. Dengan bersama menjaga “atmosfer akademik” di Universitas Suryakancancana Cianjur. Tempat boleh di kampung namun tidak kampungan, serta siap bersaing dengan yang kota. Negeri / swasta bukan suatu yang diperdebatkan, namun kualitas dari suatu proses menjadi hasil yang siap dibutuhkan, tangguh dan berguna di masyarakat. Jaya selalu almamater kami, cinta dan bangga almamater kami Universitas Suryakancancana Cianjur. 

Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan kami, cukup sekian

Wassalamualaikum Wr Wb

Perdana FH UNSUR melalui UKM KPS FH UNSUR mengikuti MCC

NO Korupsi.....

GO.......KPS FH UNSUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moh Mahfud MD

 

 

Alamat :

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

Tempat / Tanggal Lahir :

 

Sampang, Madura, 13-05-1957

Agama :

Islam

Jabatan :

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

 

Pendidikan :

1. Madrasah Ibtida'iyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura 2. SD Negeri Waru Pamekasan, Madura 3. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), SLTP 4 Tahun, Pamekasan Madura 4. Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), SLTA 3 Tahun, Yogyakarta 5. S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta 6. S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 7. Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 8. Program Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Karir :

H Moh Mahfud MD lebih dikenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi Prof Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006), Anggota DPR-RI, duduk Komisi III (2004-2006), Anggota DPR-RI, duduk Komisi I (2006-2007), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008), Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 & S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan desertasi.

Organisasi :

Mahkamah Konstitusi RI

Website

http://www.mahfudmd.com

Pelantikan Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Cianjur Masa Bhakti 2011-2016

Bale Panyangling Raga KONI Cianjur, Minggu (18/11).(FOTO:MAMAT MULYADI/RADAR CIANJUR)

*Pelantikan Majelis Daerah KAHMI Cianjur Masa Bhakti 2011-2016

CIANJUR-Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh berharap pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Cianjur bisa berperan dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur.

“Sedangkan sumbangsih yang diberikan selama ini, agar dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan,” kata Bupati Tjetjep saat menghadiri Pelantikan Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Cianjur Masa Bhakti 2011-2016, di Bale Panyangling Raga KONI Cianjur, Minggu (18/11).

Selanjutnya, Bupati mengatakan KAHMI maupun HMI punya kiprah masing-masing di bidang pendidikan, politik dan ekonomi. KAHMI merupakan sebuah organisasi alumni HMI yang bersifat kecendekiaan, kekeluargaan dan independen yang sudah cukup matang di tanah air.

Oleh karena itu, KAHMI Kabupaten Cianjur dapat menjadi pelopor yang tampil terdepan dalam menangkap berbagai peluang kebaikan dan mampu bersikap dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi di dalam masyarakat, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah moral, sesuai ajaran agama Islam yang mulia.

“Saya juga berharap KAHMI Kabupaten Cianjur dapat mengoptimalkan peran aktifnya dalam pemberdayaan masyarakat, untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Cianjur yang lebih baik lagi,” harapnya.

Sementara itu, Presidium 1 Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Cianjur, U. Awaludin menyampaikan harapannya bahwa KAHMI Kabupaten Cianjur bisa terus berkarya serta kehadirannya bisa turut membantu penguatan civil society di Kabupaten Cianjur.(*/rp1)

Pembukaan Munas Diwarnai 'Demo' Gerakan KAHMI Bersih

Pembukaan Munas KAHMI ke-IX di Hotel Labersa berlangsung lancar, meski ada 'demo' menuntut pembersihan organisasi dari koruptor.

Riauterkini-PEKANBARU- Beberapa anggota Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI) Riau menggelar semacam demo di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau Jumat malam (30/11/12), sesaat setelah pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX dibuka mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla. Karena bukan demo pada umumnya, aksi yang dikomandoi Rawa El Ahmady tersebut tidak bersura. Tanpa orasi.

Mereka hanya membentangkan selembar spanduk di dekat pintu utama ruang Munas. Tulisannya cukup mencolok: Gerakan KAHMI Bersih : Wujudkan Kepengurusan KAHMI yang Bebas dari Koruptor".

Meski demikian, aksi mereka tidak dilarang panitia. Para peserta Munas, termasuk sejumlah tokoh nasional seperti mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla selaku Penasehat KAHMI, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua Komisi Yudisial (KY) Erman Suparman, mantan Ketua KAHMI Akbar Tanjung, Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik, mantan Menteri Kehutanan MS Kabban, mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Indris, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Izha Mahendra.

Selain itu juga ada anggota DPR RI di antaranya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan juga anggota DPR Anas Urbaningrum, penasehat KPK Abdullah Hehanua, Rektor Universitas Paramadinah Anies Basdewan dan masih banyak lagi. Mereka semua tak merasa terganggu dengan aksi Rawa dan kawan-kawan

Menurut Rawa, pihaknya mengharapkan KAHMI melakukan pembersihan dari dalam. "Jangan lagi ada nantinya yang terpilih sebagai pengurus tokoh yang berpotensi terlibat kasus hukum. Organisasi ini harus bersih dari dalam," ujar Rawa pada wartawan.


Berlangsung Lancar

Meskipun ada sedikit aksi semacam demo, namun secara umum pembukaan Munas KAHMI ke-IX berlangsung lancar. Dalam Munas ke IX ini, KAHMI akan memilih ketua harian yang baru setelah masa jabatan ketua harian yang sekarang dipegang Tamsil Limdrung yang juga politisi PKS ini berakhir.

Dan untuk kandidat calon ketua harian KAHMI periode 2012-2017 ini cukup kuat dan berimbang. Di antaranya yang sudah mencalonkan diri, Mahfud MD, Jumliy Asidiqi mantan Ketua MK, Anas Urbaningrum Ketum DPP Demokrat, Abdullah Hehanua penasehat KPK.

Tapi ada yang menarik saat dua mantan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya memberikan sambutan panjang lebar, yakni Akbar Tanjung dan M Jusuf Kalla. Dimana keduanya saling curhat kepada peserta tentang masa mereka menjabat baik sebagai ketum Partai Golkar maupun M Jusuf Kalla saat menteri di periode Presiden Abdulrahman Wahid. Sehingga sambutan peserta dari kedua tokoh ini sangat antusias dan menghibur.***(jor)Sumber : Riau Terkini